Profil Balai

SEJARAH

        Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate merupakan penggabungan dari dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian, yaitu Stasiun Karantina Hewan Kelas II Ternate dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Ternate. Sejak tanggal 3 April 2008, kedua UPT tersebut bergabung dengan nama Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berdasarkan Permentan Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3  April  2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berkedudukan di Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Visi dan Misi

Visi

Misi

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yaitu “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya di Maluku Utara dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya  Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman  Hayati serta Keamanan Pangan”.

Misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate sebagai berikut.

  1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan di Propinsi Maluku Utara dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
  2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan.
  3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian.
  4. Meningkatkan citra kualitas layanan publik.
  5.  

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yaitu melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan lalu lintas media pembawa HPHK dan OPTK. Selain itu, Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate juga mengemban fungsi berikut.

  1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan.
  2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media  pembawa HPHK dan OPTK.
  3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
  4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK.
  5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
  6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.
  7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
  8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.
  9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati hewani dan nabati.
  10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.