Layanan Kami

Layanan Publik

Karantina Hewan

Karantina Tumbuhan

Laboratorium

Profil Balai

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate merupakan penggabungan dari dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian, yaitu Stasiun Karantina Hewan Kelas II Ternate dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Ternate. Sejak tanggal 3 April 2008, kedua UPT tersebut bergabung dengan nama Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berdasarkan Permentan Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian.

Profil Balai

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate merupakan penggabungan dari dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian, yaitu Stasiun Karantina Hewan Kelas II Ternate dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Ternate. Sejak tanggal 3 April 2008, kedua UPT tersebut bergabung dengan nama Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate berdasarkan Permentan Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian.

Capaian Kerja

Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II 2020

Realisasi Anggaran Januari-Juni 2021

Realisasi PNPB Januari-Juni 2021

Statistik Lembaga

0
Sertifikat karantina Hewan
(Jan-Juni 2021)
0
Sertifikat karantina Tumbuhan
(Jan-Juni 2021)

Petani Pahlawan Pangan

Pangan itu soal kemandirian produksi dan distribusi. Jika ingin berdaulat, maka keduanya harus diperkuat. Pandemi Covid-19 menyebabkan pasok sayuran dari luar daerah terbatas. Pada kondisi rawan seperti inilah petani sayur Maluku Utara tampil di depan, memastikan stok pangan tetap aman. Mereka tetap berproduksi di masa pandemi, sekaligus menjawab keresahan akan terbatasnya distribusi.

Rakyat butuh pangan untuk tetap sehat. Petani telah menjadi pahlawan di saat darurat. Semoga wabah ini segera diangkat, dan negeri ini kembali bangkit dengan selamat.

Info

FAQ

Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan)

Penyelenggaraan karantina ditujukan untuk:

  • mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yangbtidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
  • mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
  • mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antarArea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pasal 7).

Seluruh komoditas pertanian yang dilalulintaskan baik ekspor, impor, maupun antararea wajib untuk Lapor Karantina.

Lapor karantina dapat dilakukan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yaitu pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilihat pada PP No. 53 Tahun 2016

Berita

Instansi Terkait